HUKUM INDUSTRI

DEFINISI

Hukum industri adalah cabang dari Undang-Undang yang berhubungan dengan tiga setentitas berbeda namun saling berkaitan dengan aspek hukum. Antara lain; Industri,Tenaga Kerja, dan Badan Pemerintahan. Dengan kata lain, ketiga entitas industri tersebutseyogyanya dapat diatur melalui kententuan-ketentuan hukum.Perindustrian di Indonesia diatur dan dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun1984. Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan perindustrian adalahtatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, sedangkan definisiindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barangsetengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Sampaisekarang, di Indonesia belum ada perubahan tentang Undang-Undang perindustrian ini.Selain Undang-Undang tentang perindustrian, di Indonesia juga memiliki Undang-Undang tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dan dijelaskanoleh Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut, yangdimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenagakerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, sedangkan tenaga kerjaadalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang danatau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

MANFAAT HUKUM INDUSTRI

Dengan adanya keterkaitan yang erat antara tiga entitas industri dengan hukum yangmengaturnya, sangat jelas dipaparkan bahwa hukum industri memiliki beberapa manfaat utama. Manfaat tersebut antara lain:

1. Tersedianya kepastian hukum bagi dunia industri.

2. Tersedianya kepastian hukum bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja, ataupun pensiunan tenaga kerja.

3. Keadilan antara ketiga entitas industri yakni industri, tenaga kerja, dan badan pemerintahan.

4. Menimbulkan atau mengembangkan geliat industri yang berdampak pada pembangunan bangsa

KETENTUAN UMUM

Pasal I UU. No 5 tahun 1984 menjelaskan mengenai peristilahan perindustrian dan industri serta yang berkaitan dengan kedua pengertian pokok tersebut. Dalam UU No.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. 

2. Industri dimana merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahan metah, bahan baku, dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

3. Kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri media, dan industri besar. Dan menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian.

Pasal 2 UU No 5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada:

1. Demokrasi ekonomi, dimana sedapat mungkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan koprasi jangansampai memonopoli suatu produk.

2. Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk dalam pembangunan industri.

3. Manfaat dimana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

4. Kelestarian lingkungan hidup pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumber daya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda.

5. Pembangunan bangsa dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi.

Pasal 3 UU No 5 tahun 1984 mengenai tujuan dari pembangunan industri setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri yakni:

1. Meningkatkan kemakmuran rakyat.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi.

3. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi yang tepat guna.

4. Dengan meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif terhadap pembangunan industri juga semakin meningkat.

5. Dengan semakin meningkatnya pembangunan industri diharapkan dapat memperluas lapangan kerja

6. Selain meningkatnya lapangan kerja dengan adanya pembangunan industri dapat pula meningkatkan penerimaan devisa .

7. Selain itu pembangunan dan pengembangan industri merupakan sebagai penunjang pembangunan daerah

8. Dengan semakin meningkatnya pembanguna daerah pada setiap propinsi di harapkan stabilitas nasional akan terwujud.

Pasal 4 UU. No.5 tahun1984 mengatur mengenai masalah cabang industri. Dimana berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa setiap cabang industri dikuasai oleh Negara. Penguasaan Negara ini dimaksudkan agar tidak ada monopoli namun digunakakan sebagai kemantapan stabilitas nasional.

Pasal 5 UU. No.5 tahun 1984 mengatur mengenai bidang usaha dan jenis indutri, dimana pemerintah mengelompokan industri dalam tiga jenis industri yakni:

1. Industri kecil termasuk didalamnya keterampilan tradisional dan pengerajin yang menghasilkan benda seni.

2. Selain industri kecil pemerintah juga menetapkan industri khusus untuk penanaman modal.Sedangkan untuk pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri diatur dalam pasal 7 UU No.5 tahun1984.

PENGEMBANGAN INDUSTRI

Dalam hal pembinaan dan pengembangan industri dilakukan oleh pemerintah bagi:

1. Para usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produk nasional.

2. Yang dimaksud dari pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan kerja sama antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Mengenai izin usaha ditentukan dalam pasal 13 UU No.5 tahun1984 bahwa:

1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasan usaha wajib memperoleh izin usaha.

2. Setiap pemberian izin usaha industri berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengembangan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kewajiban memperoleh izin usaha dikecualikan bagi industri kecil.

4. Ketentuan ini diatur oleh pemerintah.

Mengenai penyampaian informasi industri diatur dalam pasal 14 UU No. 5 tahun 1984 dimana:

1. Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi secara berkala mengenai kegiatan industri kepada pemerintah

2. Kewajiban ini di kecualikan bagi industri kecil.

3. Ketentuan tentang bentuk, isi, dan lain-lain diatur oleh pemerintah.

4. Mengenai keamanan dan keselamatan industri dalam kegiatan industri yang berkaitan dengan tata cara penyelengaraan pengawasan dan pengendalian diatur dalam pasal 15 peraturan pemerintah.

PERANAN HUKUM INDUSTRI DALAM DUNIA INDUSTRI

Di dalam dunia Industri, hukum  industri memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perjalanannya. Hal ini terjadi karena salah satu dari sifat hukum itu sendiri yakni bersifatmemaksa. Dengan adanya hukum industri, maka para pelaku dunia industri maupunelemen-elemen pendukungnya harus pula taat akan hukum yang dibuat.